Indonesia Topnews-Jambi – Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar pada Selasa (21/04/2026) di Kantor Lurah Simpang III Sipin berlangsung membludak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tersebut memanfaatkan aula lantai II kantor lurah, namun pelaksanaannya dinilai kurang tertata sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, masyarakat sudah memadati lokasi pendaftaran. Antusiasme warga yang tinggi tidak diimbangi dengan sistem antrean yang jelas. Tidak adanya nomor antrean membuat warga saling berdesakan untuk mendapatkan giliran lebih dulu.
Kondisi ini semakin menyulitkan bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu yang membawa bayi, serta penyandang disabilitas. Banyak di antara mereka terlihat kebingungan, terlebih pendaftaran dilakukan secara digital menggunakan ponsel pintar.
Seorang warga, Siti (34), mengaku kesulitan saat harus mendaftar sambil menggendong bayinya.
“Panas di dalam ruangan, anak saya jadi rewel. Kami juga bingung karena harus pakai HP, sementara tidak semua mengerti,” keluhnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Rahma (29), yang tengah hamil. Ia berharap ada prioritas bagi kelompok tertentu.
“Seharusnya ibu hamil, orang tua, atau yang bawa bayi didahulukan. Ini semua bercampur, jadi tidak tertib seperti di pasar,” ujarnya.
Selain itu, banyak warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital terlihat kesulitan mengikuti proses pendaftaran. Minimnya pendampingan membuat proses menjadi lambat dan menambah kepadatan antrean.
Pendaftaran yang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB tersebut bahkan belum sepenuhnya selesai hingga waktu berakhir. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang sudah lama menunggu.
Masyarakat berharap ke depannya pihak terkait dapat melakukan persiapan yang lebih matang, seperti menyediakan sistem nomor antrean, ruang tunggu yang nyaman, serta memberikan prioritas kepada kelompok rentan.
Kegiatan ini diharapkan tetap berlanjut dengan perbaikan manajemen pelaksanaan, agar tujuan digitalisasi administrasi kependudukan dapat tercapai tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
( Keffe )