Hormati Keputusan KONI Pusat, Jangan Tergiur Anggaran dan Kekuasaan

Indonesia Topnews-Kab.AGAM — Padang -profinsi sumatra barat.Polemik kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kabupaten Agam kembali menjadi perhatian. Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) berharap persoalan tersebut segera menemukan titik terang agar tidak mengganggu persiapan para atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Dalam situasi tersebut, keberadaan caretaker dinilai semestinya hanya bersifat sementara. Setelah tugas yang diberikan selesai dan KONI Pusat telah mengambil keputusan sesuai mekanisme organisasi, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati keputusan tersebut dan mengutamakan kepentingan olahraga serta atlet.

Read More

“Caretaker itu amanah sementara. Ketika tugasnya sudah selesai dan KONI Pusat telah mengambil keputusan, sudah seharusnya berbesar hati dan legowo mengakhiri mandatnya. Tidak perlu memperpanjang polemik dan mempertajam konflik,” demikian pandangan yang berkembang di kalangan insan olahraga.

Sikap menghormati keputusan organisasi, menurut pandangan tersebut, merupakan bagian dari sportivitas. Organisasi olahraga memiliki aturan dan AD/ART yang harus dijunjung bersama, bukan dijadikan arena perebutan kepentingan.

Selain itu, jabatan dalam organisasi olahraga juga diharapkan tidak dikaitkan dengan kepentingan anggaran maupun kekuasaan. Kepentingan atlet harus tetap menjadi prioritas utama.

PSOI Agam Minta Kejelasan

Sekretaris PSOI Kabupaten Agam, M. Risky, menyampaikan keresahan yang dirasakan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, para pengurus cabor pada dasarnya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya membutuhkan kepastian mengenai ke mana para atlet harus didaftarkan secara resmi.

“Kami tidak muluk-muluk, hanya ingin kejelasan ke mana atlet harus kami daftarkan. Secara AD/ART tentu kepada KONI Agam yang sah. Namun sekarang kami sebagai pengurus yang ingin mendaftarkan atlet pun menjadi ragu karena adanya sengketa ini,” ujar M. Risky.

Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi membuat pengurus cabor berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka harus mempersiapkan atlet, sementara di sisi lain masih terdapat persoalan mengenai legalitas dan kepengurusan yang menjadi rujukan.

“Kan lucu jadinya. Kasihan atlet kita yang sudah lama mendambakan Porprov. Jangan gara-gara persoalan yang menurut kami sebenarnya bisa diselesaikan secara organisasi, justru menjadi tontonan yang tidak pantas bagi atlet-atlet di Kabupaten Agam,” tegasnya.

M. Risky juga menyoroti dugaan adanya kepentingan di luar olahraga yang berpotensi memengaruhi dinamika organisasi. Ia menilai olahraga memang tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kebijakan dan dukungan politik, tetapi kepentingan politik tidak seharusnya mengorbankan pembinaan dan masa depan atlet.

“Dari sudut pandang saya sebagai pengurus cabor, caretaker seperti melanggar dan mengangkangi AD/ART KONI sendiri, apalagi kalau ada intervensi politik. Olahraga memang membutuhkan politik dalam arti dukungan kebijakan, tetapi lucu rasanya kalau olahraga justru ditunggangi unsur politik,” katanya.

Ia berharap seluruh pihak dapat memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil. Menurutnya, konflik kepengurusan jangan sampai membuat atlet dan cabor menjadi korban.

Walkout Cabor Jadi Sorotan

M. Risky juga menyinggung aksi walkout yang dilakukan sejumlah cabor dalam agenda yang digelar. Ia menilai banyaknya cabor yang meninggalkan forum seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pihak.

“Dengan adanya walkout kurang lebih setengah cabor dalam agenda yang dibuat, sebaiknya kita memakai raso jo pareso—perasaan dan pertimbangan. Ini harus menjadi bahan introspeksi bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi dalam struktur organisasi, melainkan masa depan atlet Kabupaten Agam.

Karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan kepala dingin, aturan organisasi, AD/ART, serta keputusan KONI Pusat. Mengalah demi kepentingan atlet bukan berarti kalah.

Justru, kesediaan untuk mengakhiri polemik dan menempatkan kepentingan atlet di atas kepentingan jabatan dinilai sebagai bentuk kedewasaan, sportivitas, dan sikap ksatria dalam dunia olahraga.

“Jangan sampai atlet yang sudah berlatih dan berjuang menjadi korban dari konflik orang dewasa. Olahraga seharusnya menjadi tempat membangun prestasi, bukan arena mempertontonkan perebutan kepentingan,” demikian pesan yang disampaikan.

Reporter : Fajri

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *