Indonesia Topnews-PULAUKASUโ Pemerintah Kota Batam meluncurkan Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) untuk membantu nelayan menyelesaikan administrasi kapal, khususnya dalam memperoleh rekomendasi bahan bakar minyak (BBM).
Tim Cakalang diluncurkan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Kasu, Selasa (22/9/2026).
Melalui tim tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kepada nelayan agar berbagai persyaratan yang berkaitan dengan aktivitas melaut tidak menjadi hambatan.
Dalam kegiatan itu, Amsakar juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada nelayan. Bantuan tersebut meliputi rekomendasi BBM, e-BKP, serta 100 unit mesin ketinting untuk 40 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mencakup 200 nelayan melalui pokok pikiran Anggota DPRD Kepri Aweng Kurniawan.
Selain itu, diserahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris nelayan Tanjung Sari, Belakangpadang, serta router dari program Gerakan Donasi Kuota Internet provider XL Smart untuk mendukung Kampung Nelayan Merah Putih.
Amsakar mengatakan, pembentukan Tim Cakalang merupakan bentuk respons pemerintah terhadap persoalan administrasi yang selama ini dihadapi nelayan.
Menurutnya, kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan aktivitas melaut tidak semestinya menjadi hambatan bagi masyarakat pesisir.
โYang paling penting bukan seremoninya. Bagaimana kebutuhan yang terkait dengan BBM itu dapat kita bantu, dan kalau bisa jangan terlalu lama,โ kata Amsakar.
Ia menjelaskan, nelayan sebelumnya harus melalui sejumlah tahapan untuk mendapatkan BBM, mulai dari melengkapi dokumen kapal, nomor izin, hingga memperoleh rekomendasi dari dinas terkait.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi dasar perlunya tim khusus yang dapat membantu mempercepat sekaligus mempermudah proses administrasi.
โKompleksitas persoalan yang dihadapi warga harus bisa kita selesaikan. Tim Cakalang ini insyaallah akan bekerja untuk membantu kebutuhan nelayan,โ ujarnya.
Upaya pemerintah terhadap nelayan, kata Amsakar, tidak hanya menyangkut kemudahan administrasi, tetapi juga perlindungan sosial bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan.
Di sektor perlindungan sosial, Amsakar mengungkapkan sebanyak 7.000 nelayan di Batam kini telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari 6.000 nelayan yang didukung Pemko Batam dan 1.000 nelayan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
โTahun 2027, jumlah itu ditargetkan bertambah 500 nelayan lagi,โ ungkapnya.
Amsakar menegaskan, Tim Cakalang tidak boleh berhenti pada peluncuran, tetapi harus benar-benar hadir membantu nelayan ketika menghadapi persoalan administrasi.
โSaya berharap Tim Cakalang ini benar-benar dapat bekerja. Yang kita harapkan, ke depan nelayan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan administrasi untuk aktivitas melaut,โ katanya.
Ia juga mengaitkan program tersebut dengan arah pembangunan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Menurut Amsakar, bantuan mesin ketinting menjadi salah satu bentuk dukungan agar nelayan dapat meningkatkan kemampuan melaut dan produktivitasnya.
โNelayan yang tidak punya mesin dibantu. Bagi nelayan yang wilayah edarnya lebih jauh, tentu membutuhkan mesin dengan kapasitas yang lebih besar,โ katanya.
Amsakar turut mengapresiasi dukungan DPRD dan perangkat daerah dalam memperkuat program pemberdayaan nelayan. Ia menilai, kolaborasi diperlukan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan, Tim Cakalang dibentuk setelah pemerintah menemukan masih banyak kapal nelayan yang belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi.
Dari sekitar 7.224 kapal nelayan berukuran 0โ5 GT yang terdata, baru sekitar 898 kapal yang telah memiliki dokumen kapal.
Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika nelayan hendak memperoleh BBM. Sebab, rekomendasi pembelian BBM baru dapat diterbitkan setelah sejumlah persyaratan administrasi terpenuhi.
Nelayan harus mengurus dokumen kapal melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), termasuk untuk wilayah perairan tertentu yang berada dalam kewenangan KSOP Tanjung Balai Karimun.
Setelah itu, nelayan juga perlu mengurus e-BKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebelum rekomendasi BBM diterbitkan.
โMemang ada masalah, kemudian muncul inovasi. Kami menggabungkan seluruh instansi terkait dan turun bersama melakukan pelayanan jemput bola melalui Tim Cakalang,โ kata Yudi.
Tim Cakalang melibatkan KSOP Batam, KSOP Tanjung Balai Karimun, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, UPT Dinas Perikanan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Melalui pola pelayanan jemput bola tersebut, nelayan tidak perlu berulang kali datang ke pusat kota untuk menyelesaikan setiap tahapan administrasi.
Untuk 2026, Tim Cakalang dijadwalkan melaksanakan enam kali pelayanan di sejumlah wilayah pesisir dan hinterland Batam. Pelayanan dimulai dari Pulau Kasu, kemudian Pulau Terong, Pulau Buluh, Temoyong, serta sejumlah titik di Kecamatan Galang.
Dinas Perikanan menargetkan pelayanan tersebut dapat mendorong penerbitan sekitar 1.500 surat rekomendasi BBM hingga Desember 2026.
Peluncuran Tim Cakalang menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Batam mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat pesisir, sekaligus membantu nelayan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas melaut.
Reporter yusuf/dani
